Sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, kami melakukan rapat koordinasi khusus bersama Kabid PPM DPM. Fokusnya cuma satu: menentukan dan mematangkan nominasi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang bakal mewakili Pasaman di ajang Lomba BUM Desa / BUM Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.
Masuk ke forum seperti ini selalu memicu proses berpikir yang kompleks. Di satu sisi, ada rasa bangga karena melihat beberapa BUMNag kita tumbuh luar biasa. Namun di sisi lain, realitas lapangan tidak bisa dibohongi.
Saat diskusi mulai bergulir, kami tidak langsung menunjuk nama. Prosesnya cukup alot. Kami di tim TAPM bersama dinas mencoba membedah kembali indikator penilaian provinsi secara objektif.
Kita bicara soal kelembagaan, sertifikat badan hukum, manajemen keuangan, aspek kemitraan, dan yang paling krusial—seberapa besar dampak riil keberadaan BUMNag ini terhadap Pendapatan Asli Nagari serta kesejahteraan masyarakat di bawahnya.
Catatan Reflektif dari Meja Rapat
Menilai BUMNag itu tidak bisa hanya melihat angka-angka indah di atas kertas laporan keuangan. Kami yang sering turun ke lapangan tahu betul, dinamika konflik internal, komitmen wali nagari, dan pasang surut mental pengurus adalah variabel penentu yang sering kali tidak tertulis di dokumen profil.
Satu per satu kandidat potensial kami rontgen bersama. Ada BUMNag yang unit usahanya sangat inovatif, tapi ketika diverifikasi, administrasinya masih keteteran, sertifikat Badan Hukum belum ada. Ada juga yang administrasinya rapi jali, namun sayangnya, geliat ekonominya di tingkat tapak justru stagnan dan status peringkat BUMNag-nya Perintis. Keseimbangan inilah yang coba kami cari sepanjang rapat tadi.
Kita tidak ingin mengirim utusan hanya untuk sekadar berpartisipasi, tapi kita ingin membawa representasi terbaik yang memang punya cerita sukses (success story) yang kuat dan organik untuk diadu di tingkat Sumatera Barat.
Rapat akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk pemetaan klaster BUMNag yang paling mendekati kriteria ideal lomba tahun ini. Langkah berikutnya jelas tidak mudah. Waktu persiapan menjelang penilaian tingkat provinsi sudah sangat mepet.
Bagi kami TPP Pasaman, keluar dari kantor DPM ini berarti kerja keras sesungguhnya baru dimulai. Kami harus segera turun lagi ke lapangan, melakukan pendampingan intensif, memoles kekurangan administrasi yang masih bolong, dan memperkuat mental para pengurus BUMNag terpilih. Kompetisi ini bukan tujuan akhir, tapi ini adalah panggung pembuktian bahwa pemberdayaan masyarakat di Pasaman bergerak ke arah yang benar. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar